Tongkat yang Dibuang: Metafor Pemimpin yang Lupa Rakyat
By. Usman Lonta
Yang pertama dicampakkan oleh orang buta ketika matanya telah melihat adalah tongkatnya. Begitu pula banyak pemimpin yang, setelah mendapat “penglihatan” kekuasaan, justru melupakan tangan-tangan rakyat yang dahulu menuntunnya meniti jalan gelap menuju puncak.
Tongkat itu bukan sekadar alat bantu, melainkan simbol kepercayaan, harapan, dan doa orang kecil yang rela berkorban demi perubahan.
Namun, ketika cahaya kekuasaan menyilaukan, rasa terima kasih sering berubah menjadi kesombongan, dan rakyat kembali menjadi sekadar angka dalam daftar pemilih.
Begitulah ungkapan Prof Hamdan Juhannis dalam sambutannya pada acara pengukuhan Guru Besar pada intitusi yang dipimpinnya, yaitu Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tanggal 14 Oktober 2025.
Namun buru-buru beliau sambung bahwa para Guru Besar yang ada di sini tidak demikian perilakunya. Terbukti, bahwa Guru Besar yang dikukuhkan hari ini mengungkapkan secara tulus ungkapan terima kasih kepada para gurunya ketika mereka duduk dibangku SD hingga perguruan tinggi. Mereka mengenang jasa-jasanya.
Lain halnya dalam kehidupan sosial, terutama menjelang pesta demokrasi, rakyat selalu tampil sebagai pahlawan.
Mereka yang mendengarkan janji-janji, ikut rapat umum, rela antre di bawah terik matahari hanya untuk memastikan satu tanda di kertas suara menjadi bagian dari sejarah.
Tapi setelah pesta demokrasi usai, rakyat acapkali hanya menjadi “penonton” dari kebijakan yang dibuat atas nama mereka.
Pemimpin yang dulu berjanji untuk “melihat lebih jernih” justru sibuk mematut diri di cermin kekuasaan, menikmati pantulan dirinya sendiri.
Fenomena ini bukan hal baru. Sejak dahulu, kekuasaan selalu punya efek memabukkan. Ia bisa membuat seseorang lupa siapa yang menuntunnya hingga ke puncak.
Dalam tradisi politik kita, banyak pemimpin lahir dari rakyat kecil—anak petani, anak guru, anak nelayan—yang awalnya memahami penderitaan, lalu bersumpah akan memperjuangkannya.
Namun ketika kursi empuk dan pendingin ruangan menggantikan tikar bambu dan panasnya lapangan kampanye, empati itu perlahan menguap. Mereka tidak lagi berjalan di tanah yang sama dengan rakyat, melainkan melayang di atas awan birokrasi dan protokol kehormatan.
Padahal, tongkat itu ( rakyat ) masih berdiri di tempat yang sama. Ia tetap memikul beban hidup, menghadapi harga yang naik, lapangan kerja yang sempit, Pemutusan Hubungan Kerja (PKH) yang setiap saat mengintai, pendidikan tinggi yang tak terjangkau, dan pelayanan publik yang lamban.
Ironinya, suara mereka hanya kembali dianggap penting ketika musim pemilu tiba. Di luar itu, mereka adalah “beban statistik” yang sekadar menghiasi laporan pembangunan.
Metafor “orang buta dan tongkat” yang diungkapkan oleh Prof Hamdan Juhannis, menggambarkan relasi timpang antara rakyat dan pemimpinnya. Ketika pemimpin belum berkuasa, ia membutuhkan rakyat untuk “melihat jalan.”
Ia mendengarkan keluh kesah, menyambangi pasar, memeluk nenek tua, mencium bayi, dan berbicara tentang harapan. Tapi begitu kekuasaan memberikan penglihatan baru, yaitu akses, fasilitas, kehormatan, ia merasa tidak lagi membutuhkan tongkat itu lagi.
Padahal, justru di saat ia melihat itulah, tanggung jawabnya menjadi lebih berat: untuk tetap memegang tongkat, bukan karena ia buta, tetapi karena tongkat itulah yang menjaga langkahnya agar tidak tergelincir.
Gejala ini dapat dilihat dalam berbagai kebijakan publik yang dibuat tanpa mendengar suara rakyat. Pembangunan sering diukur dari angka-angka ekonomi, bukan dari kesejahteraan manusia secara nyata.
Keberhasilan diukur dari proyek stragi Nasional, inprastruktur dan gedung baru, bukan dari berkurangnya kelaparan atau meningkatnya keadilan sosial. Seolah pembangunan adalah panggung besar yang hanya bisa ditonton, bukan ruang tempat rakyat turut menentukan arah.
Lebih menyedihkan lagi, sebagian rakyat justru mulai terbiasa dilupakan. Mereka sudah terlalu sering ditinggalkan, hingga apatis menjadi pilihan aman. Sering terungkap dalam alam bawa sadar publik
“Semua pemimpin sama saja,” begitu sering kita dengar. Padahal, apatisme rakyat adalah tanda paling berbahaya dalam demokrasi. Ia membuat tongkat patah, membuat orang buta itu berjalan tanpa arah, dan akhirnya jatuh di lubang yang sama berulang kali.
Namun jika ditelisik lebih dalam, tidak semua pemimpin melupakan tongkatnya. Masih ada sosok-sosok yang menolak mabuk kekuasaan, yang sadar bahwa jabatan adalah amanah, bukan trofi.
Mereka inilah yang tetap turun ke lapangan, mendengar keluhan tanpa protokol, dan memastikan kebijakan tidak berhenti di meja birokrasi.
Namun, jumlah mereka sering kalah oleh yang menjadikan kekuasaan sebagai panggung untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Mereka yang sadar sering terpinggirkan karena dianggap “tidak realistis” atau “tidak politis”.
Mungkin sudah saatnya rakyat di bawah bimbingan para Guru besar (anrong Guru) juga belajar untuk tidak mudah menyerahkan tongkat itu begitu saja.
Demokrasi bukan sekadar memilih, tapi juga mengawal, mengingatkan, bahkan mengkritik ketika arah langkah mulai salah.
Rakyat tidak boleh merasa rendah karena tanpa mereka, pemimpin kehilangan pijakan. Tongkat itu, walau sederhana, adalah penuntun yang menentukan arah sejarah.
Ketika orang buta kembali sadar betapa berharganya tongkatnya, mungkin ia akan menyesal telah membuangnya terlalu cepat.
Begitu pula seorang pemimpin yang kehilangan kepercayaan rakyat, ia baru akan sadar bahwa kekuasaan tanpa dukungan adalah kekosongan.
Tongkat itu mungkin tampak sepele, tapi tanpa tongkat, setiap langkah menuju masa depan akan berisiko jatuh di tempat yang sama.
Pada akhirnya, kepemimpinan sejati bukanlah tentang seberapa jauh seseorang bisa berjalan setelah melihat, tetapi seberapa kuat ia bertahan untuk tetap menggandeng tongkatnya, yaitu rakyat bahkan ketika penglihatannya sudah pulih.
Karena hanya dengan itu, kekuasaan akan tetap berpijak pada kemanusiaan, bukan kesombongan.
Wallahu a’lam bishshawab,
Terima kasih Prof Hamdan, menginspirasai tulisan ini
Sungguminasa, 16 Oktober 2025
