PENGURUS BESAR
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
MAJELIS PENYELAMAT ORGANISASI
PB HmI MPO — Porak Poranda
HmI
MPO
Rilis Pers Untuk Disiarkan Segera
⚠ Rilis Resmi Kader
SK Badko Sumbagtera Mandek:
Kader HmI MPO Angkat Suara
Ketegangan internal mencuat ke permukaan setelah Surat Keputusan (SK) pembentukan Badan Koordinasi (Badko) HmI MPO Wilayah Sumatera Bagian Tengah dan Utara (Sumbagtera) dilaporkan terhambat dan tak kunjung terbit, memicu reaksi keras dari akar rumput kader organisasi.
📅 April 2026📍 Wilayah Sumbagtera🏛 PB HmI MPO📌 Internal Organisasi
Perseteruan antara Ketua Umum PB HmI MPO dan Sekretaris Jenderal PB HmI MPO atas tertahannya Surat Keputusan Badko Sumbagtera kini menjadi sorotan serius di internal organisasi. Para kader mendesak kepemimpinan PB untuk segera mengakhiri kebuntuan yang dinilai merugikan gerak organisasi di wilayah tersebut.
Latar Belakang
Badan Koordinasi (Badko) HmI MPO Sumbagtera merupakan lembaga koordinatif yang menjadi jembatan antara Pengurus Besar (PB) HmI MPO dengan cabang-cabang di wilayah Sumatera Bagian Tengah dan Utara.
Namun hingga saat ini, Surat Keputusan (SK) yang menjadi dasar legalitas operasional Badko tersebut dilaporkan masih mandek dan belum diterbitkan secara resmi.
Kondisi ini menciptakan ketidakpastian kelembagaan yang berdampak langsung pada mobilisasi kader, kegiatan pengkaderan, serta koordinasi antar cabang di wilayah Sumbagtera.
Sejumlah kader dan pengurus cabang mengaku kesulitan menjalankan program karena ketiadaan payung hukum yang sah dari Pengurus Besar.
Pokok Permasalahan
Sumber internal menyebutkan bahwa terhambatnya SK Badko Sumbagtera bukan semata soal administratif biasa, melainkan berkaitan erat dengan dinamika internal di tubuh PB HmI MPO, khususnya antara Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
Perbedaan pandangan di level kepemimpinan tertinggi organisasi ini diduga menjadi penyebab utama tersendatnya proses penerbitan SK dimaksud.
“Ini bukan sekadar soal SK yang terlambat. Ini soal apakah pimpinan PB mampu menjalankan amanah organisasi dengan profesional dan tidak membawa konflik personal ke dalam urusan kelembagaan yang menyangkut ribuan kader di Sumbagtera.”
— Suara Kader Akar Rumput HmI MPO Sumbagtera
Dampak Terhadap Organisasi
Ketidakjelasan status Badko Sumbagtera berdampak multidimensi bagi organisasi.
Pertama, program-program kerja wilayah yang telah direncanakan tidak dapat dijalankan secara resmi tanpa legalitas SK dari PB.
Kedua, koordinasi antar cabang se-Sumbagtera menjadi terhambat karena struktur koordinatif di atas cabang tidak memiliki otoritas yang sah.
Ketiga, kepercayaan kader terhadap kepemimpinan PB HmI MPO mulai terkikis, dan hal ini berpotensi mengganggu soliditas organisasi secara nasional.
Lebih jauh, kondisi ini membuka ruang bagi fraksionalisasi internal yang jika tidak segera ditangani dapat mengancam keutuhan HmI MPO sebagai organisasi mahasiswa Islam yang selama ini dikenal independen dan kritis.
Tuntutan Kader
⚡ Poin Tuntutan Resmi Kader HmI MPO
Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PB HmI MPO segera menyelesaikan perbedaan internal dan menerbitkan SK Badko Sumbagtera tanpa penundaan lebih lanjut.
Seluruh proses penerbitan SK dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai mekanisme konstitusi organisasi.
Kepemimpinan PB HmI MPO tidak menjadikan Badko atau cabang sebagai arena perebutan pengaruh antarpihak di PB.
Dilakukan dialog terbuka antara PB HmI MPO dengan pengurus dan kader se-Sumbagtera untuk menjernihkan situasi.
Jika kebuntuan terus berlanjut, mekanisme musyawarah dan evaluasi kepemimpinan sesuai AD/ART organisasi dapat diaktifkan oleh kader dan cabang.
Pernyataan Sikap
“Kami, kader HmI MPO di seluruh Sumbagtera, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab organisasi menyatakan bahwa kebuntuan ini tidak bisa dibiarkan. Kultur ke-HmI-an mengajarkan kami untuk kritis terhadap siapapun yang memegang amanah — termasuk pimpinan PB kami sendiri. Kejujuran dan integritas organisasi harus diutamakan di atas kepentingan golongan manapun.”
— Pernyataan Kolektif Kader HmI MPO Sumbagtera
Para kader menegaskan bahwa langkah mengangkat suara ini adalah bentuk pertanggungjawaban moral kepada nilai-nilai perjuangan HmI MPO, bukan upaya delegitimasi terhadap struktur kepemimpinan yang ada. Namun demikian, kader mengingatkan bahwa diam di hadapan ketidakberesan internal justru bertentangan dengan tradisi intelektual dan kritis yang selama ini menjadi identitas HmI MPO.
Demikian rilis pers ini disampaikan kepada seluruh kader, alumni, dan publik yang berkepentingan. Semoga menjadi dorongan bagi terselesaikannya permasalahan ini demi kebaikan organisasi dan kemaslahatan umat.
📞 Informasi Lebih Lanjut
Narahubung : Kader HmI MPO Sumbagter
* Rilis ini dapat disiarkan dan dikutip dengan menyertakan sumber.
HmI MPO — Himpunan Mahasiswa Islam · Majelis Penyelamat Organisasi
“Yakin Usaha Sampai”
