Andi Pangerang Petta Rani—atau dikenal pula oleh masyarakat Makassar sebagai Andi’ Pangerang Daeng Rani—adalah salah satu tokoh besar Sulawesi Selatan yang jejak pengabdiannya melekat kuat dalam sejarah Indonesia. Ia lahir pada 14 Mei 1903 dan wafat pada 12 Agustus 1975.
Nama lengkapnya mencerminkan kedudukan dan garis keturunan bangsawan yang kuat: Andi Pangerang Petta Rani Karaeng Bontonompo Arung Macege Matinroe ri Panaikang.
Ia berasal dari keluarga aristokrat Makassar–Bugis. Ayahnya adalah Andi Mappanyukki, Raja Bone ke-32 yang kemudian bergelar Sultan Ibrahim, sementara ibunya, I Batasai Daeng Taco, merupakan seorang ningrat yang ayahnya dikenal sebagai Gallarang Tombolo.
Dari garis keturunan ini pula, Andi Pangerang Petta Rani merupakan cucu Raja Gowa ke-34, I Makkulau Daeng Serang Karaeng Lembangparang, seorang penguasa yang dikenang sebagai pejuang heroik yang gugur dalam perlawanan terhadap kolonial Belanda.
Darah perjuangan itu mengalir kuat dalam dirinya. Ia juga merupakan saudara tiri dari Andi Abdullah Bau Massepe, Pahlawan Nasional Republik Indonesia.
Sejak muda, Andi Pangerang Petta Rani telah ditempa dalam lingkungan kepemimpinan dan pemerintahan. Pendidikan formal ia tempuh di HIS, MULO, dan OSVIA Makassar—sekolah pamong praja yang melahirkan banyak birokrat pribumi pada masa kolonial.
Kariernya dimulai sebagai pamong praja di berbagai daerah seperti Palopo, Bone, dan Takalar. Ia kemudian dipercaya menjadi Sekretaris Pribadi Raja Bone, Sekretaris Pemerintah Swapraja Bone, hingga menjabat sebagai Arung Macege dan Kepala Kewedanan Bone.
Namun, jalan hidupnya bukan sekadar birokrasi. Ketika Indonesia memasuki masa revolusi, Andi Pangerang Petta Rani berdiri tegas di pihak Republik.
Pada Agustus 1945, ia ditunjuk sebagai anggota delegasi Sulawesi dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan bersama Dr. Sam Ratulangi hadir di Jakarta untuk mengawal lahirnya negara merdeka.
Sikap politiknya jelas dan tak tergoyahkan: menolak bekerja sama dengan Belanda dan NICA, meskipun risiko yang dihadapi sangat besar.
Kesetiaannya kepada Republik membuatnya dicopot dari jabatan dan bahkan dipenjara oleh pemerintah NIT (Negara Indonesia Timur) sejak November 1946 hingga November 1949. Bersama ayahnya, ia diasingkan ke Rantepao.
Ironisnya, penahanan inilah yang justru menyelamatkan nyawa mereka dari kekejaman operasi Westerling yang menewaskan banyak bangsawan dan pejuang Sulawesi Selatan. Di balik penderitaan itu, keyakinan mereka tak pernah luntur: kemerdekaan Indonesia adalah harga mati.
Setelah pengakuan kedaulatan, Andi Pangerang Petta Rani kembali mengabdi. Ia menjabat sebagai Kepala Daerah Bone, Residen Koordinator Sulawesi Selatan, hingga akhirnya diangkat sebagai Gubernur Sulawesi pada 1 Juni 1956—menjadikannya gubernur terakhir sebelum wilayah Sulawesi dimekarkan.
Ia juga pernah mengemban amanah sebagai Gubernur Militer dengan pangkat Kolonel Tituler serta menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung Sementara Republik Indonesia.
Di balik jabatan dan kebesarannya, ia dikenal sebagai pemimpin yang sederhana dan dekat dengan rakyat. Ia menolak hidup bermewah-mewahan, membagikan sebagian besar tanah warisannya kepada masyarakat, dan bahkan menolak hadiah rumah mewah.
Sebuah kisah yang dikenang luas adalah ketika ia mengajak anaknya naik becak ke tukang cukur, sambil menasihati bahwa kekuasaan dan kemewahan tidaklah abadi. Dari sikap inilah rakyat Sulawesi Selatan menjulukinya “Godfather”—pemimpin yang dihormati karena kebijaksanaan dan keteladanannya.
Atas jasa-jasanya, Andi Pangerang Petta Rani dianugerahi berbagai tanda kehormatan negara, termasuk Bintang Mahaputra, Satya Lencana Perjuangan Kemerdekaan, dan Tanda Jasa Pahlawan.
Namanya pun diabadikan di berbagai ruang publik: Jalan Andi Pangerang Pettarani, Jalan Tol Layang A.P. Pettarani, patung di Pantai Losari, hingga aula pertemuan di Universitas Hasanuddin dan Universitas Negeri Makassar.
Sebagai bentuk penghormatan terakhir, ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Panaikang, Makassar. Sosok Andi Pangerang Petta Rani dikenang bukan hanya sebagai bangsawan dan pejabat tinggi, tetapi sebagai pejuang sejati—pemimpin yang rela kehilangan jabatan, harta, bahkan kebebasan demi tegaknya Republik Indonesia.
Tim
