JENEPONTO – pantau24jam.net. Pengurus Besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Turatea (PB HPMT) secara terbuka menantang Kapolres Jeneponto yang baru untuk menunjukkan komitmen nyata dalam menegakkan hukum secara tegas, adil, dan bebas dari praktik pembiaran terhadap pelanggaran yang merugikan masyarakat.
“Saya, Fahri Nurhidayat, selaku Formatur Ketua Umum PB HPMT, menegaskan bahwa Polres Jeneponto saat ini berada dalam sorotan publik akibat berbagai persoalan serius yang terkesan dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian konkret”, ujarnya
Salah satu persoalan paling mendesak adalah maraknya aktivitas tambang galian C ilegal di Kabupaten Jeneponto.
Berdasarkan pemantauan dan data lapangan PB HPMT, terdapat kurang lebih 28 titik tambang galian C yang beroperasi, sebagian di antaranya diduga tidak mengantongi izin resmi, menyebabkan kerusakan lingkungan, degradasi ruang hidup masyarakat, serta potensi kebocoran pendapatan daerah.
“Ironisnya, aktivitas tersebut berlangsung secara terang-terangan, memunculkan pertanyaan besar mengenai fungsi pengawasan dan ketegasan aparat penegak hukum”, terangnya. Sabtu, 31/1/2026.
Selain itu, PB HPMT juga menyoroti:
1. Praktik lepas tangkap terhadap pengguna dan pelaku narkoba, yang memicu kecurigaan publik terhadap integritas penegakan hukum dan membuka ruang dugaan tebang pilih.
2. Dugaan penimbunan BBM dan praktik mafia distribusi, yang berdampak langsung pada kelangkaan dan penderitaan masyarakat kecil.
“Kami menilai bahwa persoalan-persoalan ini bukan hanya soal kelalaian, tetapi berpotensi mencerminkan ketimpangan struktural dalam tubuh Polres Jeneponto apabila tidak ditangani secara serius dan transparan”, tegasnya.
PB HPMT menantang Kapolres Jeneponto yang baru untuk:
1. Menutup dan menindak seluruh tambang galian C ilegal, khususnya pada ±28 titik yang telah teridentifikasi
2. Membuka secara transparan penanganan kasus narkoba, termasuk dugaan praktik lepas tangkap
2. Membongkar jaringan penimbunan dan mafia BBM hingga ke aktor utamanya
Menindak tegas oknum aparat jika terbukti terlibat atau melakukan pembiaran
“Kapolres Jeneponto yang baru harus membuktikan bahwa pergantian kepemimpinan bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi titik balik pembersihan institusi dan pemulihan kepercayaan publik”, tegasnya.
PB HPMT menegaskan bahwa kami tidak akan tinggal diam. Jika ketimpangan ini terus dibiarkan, kami siap mengonsolidasikan gerakan rakyat, melakukan advokasi publik, dan mengambil langkah konstitusional sebagai bentuk kontrol sosial. Sambungnya.
“Hukum tidak boleh tunduk pada kepentingan mafia. Kapolres baru harus memilih: berdiri bersama rakyat atau mempertahankan status quo”, pungkasnya.
Yudhi
