JAKARTA – pantau24jam.net. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memperluas penyidikan dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara (Sumut) ke lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.
Nama Gubernur Sumut, Bobby Nasution, ikut menjadi perhatian setelah fakta persidangan mengungkap pergeseran anggaran pembangunan jalan senilai sekitar Rp165 miliar.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menyatakan penyidik masih mendalami kemungkinan pengembangan perkara di luar klaster Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut, yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Sehingga nanti memang apakah ada kemudian pengembangan-pengembangan baik yang di lingkungan pemerintah daerah gitu karena ini anggarannya kan pasti beda, kalau balai besar kan tentunya anggaran APBN ya di pusat,” ujar Taufik, Jumat (23/10/2026).
Menurut Taufik, fakta yang ditemukan selama proses penyidikan maupun yang terungkap di persidangan dapat menjadi dasar bagi penyidik untuk mengembangkan perkara.
“Jadi setiap fakta-fakta baik di proses penyidikan yang berjalan saat itu dan fakta-fakta di persidangan termasuk juga yang kemudian menjadi dasar teman-teman di penyidikan mengembangkan perkara ini,” jelasnya.
Saat ditanya mengenai kemungkinan pendalaman terhadap lingkungan Pemprov Sumut, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan Bobby, Taufik menegaskan penyidik masih akan menelusurinya.
“Nah itu akan nanti didalami di proses penyidikan yang saat ini berjalan,” tutur Taufik.
Nama Bobby sebelumnya mencuat dalam persidangan perkara dugaan korupsi proyek jalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan.
Pada 24 September 2025, Ketua Majelis Hakim Khamozaro Waruwu meminta jaksa penuntut umum (JPU) KPK menghadirkan Bobby dan mantan Penjabat Sekretaris Daerah Sumut, Effendy Pohan.
Keduanya diminta memberikan keterangan mengenai pergeseran anggaran pembangunan jalan senilai sekitar Rp165 miliar.
Anggaran tersebut berkaitan dengan dua proyek jalan di Kabupaten Padang Lawas Utara, yakni ruas Sipiongot–Batas Labuhan Batu dan Sipiongot–Hutaimbaru.
Dalam persidangan, Sekretaris Dinas PUPR Sumut, Muhammad Haldun, menerangkan bahwa anggaran kedua proyek tersebut tidak tercantum dalam APBD murni 2025.
Anggaran itu dialokasikan melalui pergeseran anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Mekanisme pergeseran anggaran tersebut menjadi perhatian majelis hakim karena disebut berlangsung hingga enam kali melalui peraturan gubernur. Hakim ingin mengetahui dasar hukum, proses evaluasi, serta mekanisme pengambilan keputusan sebelum anggaran disetujui.
Pada persidangan 1 Oktober 2025, Khamozaro menyatakan rencana pemanggilan Bobby akan dipertimbangkan berdasarkan perkembangan fakta yang terungkap di persidangan.
Nama Bobby kembali disebut ketika mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, memberikan kesaksian pada 2 Oktober 2025. Topan mengaku telah melaporkan rencana pembangunan kedua ruas jalan tersebut kepada Bobby. Menurut kesaksiannya, Bobby mempersilakan agar jalan yang diajukan ditinjau.
Topan juga menyebut kedua proyek tersebut sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) gubernur dan wakil gubernur. Namun, kaitan dokumen yang diperlihatkan di persidangan dengan kedua proyek itu turut dipersoalkan.
Dalam persidangan 1 Oktober 2025, JPU KPK juga memperlihatkan foto Bobby bersama Topan di lokasi peninjauan jalan. Mantan Kapolres Tapanuli Selatan, AKBP Yasir Ahmadi, membenarkan foto tersebut dan menerangkan bahwa dirinya ikut mengawal rombongan gubernur bersama unsur TNI dan kepolisian.
Rangkaian fakta tersebut menjadi bagian dari informasi persidangan yang kini dapat didalami penyidik. Meski demikian, penyebutan nama Bobby dalam persidangan maupun peluang pendalaman oleh KPK tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan dalam tindak pidana.
BACA JUGA:
Sutrisno Pangaribuan Bongkar Dugaan Pelanggaran DPRD Sumut, Bobby Nasution Dituding Lecehkan Marwah Paripurna Demi Kekuasaan
Bobby Nasution Beberkan Alasan Ajak OPD Keluar dari Paripurna DPRD Sumut
Bobby Nasution “Kabur” dari Paripurna DPRD Sumut, Sutrisno: Baper dan Lecehkan Rakyat Sumut!
KPK sebelumnya menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Sumut pada 26 Juni 2025. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan suap atau gratifikasi dalam pengerjaan proyek di lingkungan BBPJN Sumut periode 2023–2025.
Dalam penanganan awal perkara, KPK menetapkan lima tersangka yang perkaranya kemudian disidangkan.
Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemprov Sumut, Topan Obaja Putra Ginting; Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Rasuli Efendi Siregar;
PPK di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Sumut, Heliyanto; Direktur Utama PT Dalihan Natolu Grup (DNG), M Akhirun Efendi Siregar; serta Direktur PT Rona Na Mora (RN), M Rayhan Dulasmi Pilang.
Berdasarkan fakta persidangan dan bukti baru, KPK kemudian mengembangkan penyidikan. Pada 30 September 2026, lembaga antirasuah itu menetapkan delapan tersangka baru.
Mereka adalah ;
Kepala BBPJN Sumut periode September 2024 hingga 28 Juni 2025, Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja;
Kepala Satker Wilayah I BBPJN Sumut, Rahmad Parulian;
PPK 1.1 BBPJN Sumut Wilayah I, Faisal;
PPK 1.2 BBPJN Sumut Wilayah I, Heri Handoko;
Kepala Satker PJN Wilayah II Provinsi Sumut, T. Rahmansyah Putra;
PPK 2.2 BBPJN Sumut Wilayah II, Manaek Manalu;
PPK 1.4 Satker Wilayah I BBPJN Sumut, Munson Ponter Paulus;
Kepala Satker PJN I Provinsi Sumut, Dicky Erlangga.
Dalam konstruksi perkara, KPK menduga M Akhirun Efendi Siregar dan M Rayhan Dulasmi Pilang, selaku penyedia pemenang proyek, diminta memberikan komitmen fee kepada sejumlah pihak di lingkungan BBPJN Sumut.
Komitmen fee tersebut diduga dibagi berdasarkan jenjang jabatan. Kepala BBPJN Sumut dan Kepala Satker PJN Sumut masing-masing diduga memperoleh jatah 4 persen.
Sementara itu, PPK diduga mendapat 1–1,5 persen, bendahara BBPJN Sumut 0,5 persen, dan kelompok kerja (Pokja) BBPJN Sumut 0,5 persen.
KPK menduga pemberian fee dilakukan secara langsung, melalui transfer, maupun secara tunai. Penyedia yang tidak memberikan fee disebut berisiko tidak lagi memperoleh proyek di lingkungan BBPJN Sumut.
Penyidik juga mengungkap dugaan penerimaan uang oleh sejumlah tersangka, yakni Stanley Cicero sebesar Rp300 juta, Dicky Erlangga Rp1,77 miliar, Rahmad Parulian Rp450 juta, Faisal Rp290 juta, Heri Handoko Rp270 juta, T. Rahmansyah Putra alias Dadam Rp3,49 miliar, Manaek Manalu Rp1,25 miliar, serta Munson Hutauruk Rp550 juta.
Pada Kamis (22/10/2026), KPK menahan tujuh dari delapan tersangka baru untuk masa penahanan pertama selama 20 hari, terhitung sejak 22 Oktober hingga 10 November 2026. Mereka ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Sementara itu, Dicky Erlangga tidak hadir dalam pemeriksaan. KPK menjadwalkan pemanggilan kembali terhadap Dicky pada Senin (26/10/2026).
Pengembangan perkara ini masih berfokus pada penelusuran dugaan korupsi proyek jalan di lingkungan BBPJN Sumut.
Adapun kemungkinan perluasan penyidikan ke lingkungan Pemprov Sumut, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan Bobby Nasution, masih menunggu pendalaman penyidik KPK.
(*)
