MAKASSAR – pantau24jam.net. Mantan Bupati Kepulauan Selayar, Basli Ali, dan Wakil Bupati Jeneponto, Islam Iskandar, berpeluang maju dalam Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar di wilayah masing-masing.
Keduanya telah memperoleh diskresi dari Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, meski belum memenuhi sejumlah persyaratan pencalonan.
Ketua Harian DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel), Supriansa, membenarkan adanya pemberian diskresi tersebut.
Menurutnya, keputusan itu telah ditandatangani Ketua Umum Golkar bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Muhammad Sarmuji.
“Jeneponto dan Selayar juga sudah ada keluar diskresinya, ditandatangani Pak Ketum dan Sekjen (Muhammad Sarmuji). Kalau tidak salah Pak Wakil Bupati (Islam Iskandar). Kalau Selayar Pak Basli Ali,” ujar Supriansa, Rabu (11/11/2026).
Diskresi tersebut memberikan kesempatan kepada Basli Ali untuk kembali mencalonkan diri sebagai Ketua Golkar Selayar, meski telah melewati ketentuan maksimal dua periode kepemimpinan.
Sementara Islam Iskandar memperoleh kelonggaran persyaratan karena masa keanggotaannya di Partai Golkar belum mencapai lima tahun.
“(Basli) karena akan maju untuk tiga periode. (Islam Iskandar) belum cukup lima tahun, tetapi ada pertimbangan-pertimbangan yang mungkin menjadi dasar bagi DPD I,” jelasnya.
Supriansa menjelaskan, pemberian diskresi tidak terlepas dari penilaian terhadap rekam jejak dan kinerja kader selama memimpin partai di daerah. Salah satu pertimbangan utama ialah kemampuan mempertahankan bahkan meningkatkan jumlah kursi Golkar di DPRD.
“Pertimbangannya itu karena tentu kita melihat prestasinya kemarin-kemarin pada saat memimpin partai, kursinya bertambah, bertahan,” ungkapnya.
Di sisi lain, Supriansa menyampaikan bahwa pelaksanaan Musda Golkar di Sulsel sejauh ini telah berlangsung di dua daerah, yakni Pinrang dan Maros. Kedua Musda tersebut menghasilkan ketua terpilih melalui mekanisme aklamasi.
Ia berharap pelaksanaan Musda di daerah lainnya juga dapat berjalan dengan mengedepankan musyawarah mufakat. Menurutnya, mekanisme aklamasi menjadi salah satu cara menjaga kekompakan sekaligus menghindari perpecahan di internal partai.
“Kenapa kita dorong seperti itu supaya tidak terjadi perpecahan-perpecahan di tingkat kader di bawah. Ini juga adalah salah satu strategi untuk menjaga soliditas kader Partai Golkar,” tuturnya.
Sementara itu, pelaksanaan Musda Golkar Enrekang yang sebelumnya telah dijadwalkan harus ditunda. Penundaan dilakukan lantaran dua bakal calon yang berencana maju belum memenuhi persyaratan.
DPD I Golkar Sulsel kini menjadwalkan pelaksanaan Musda di lima daerah hingga akhir November 2026. Kelima daerah tersebut yakni Gowa, Luwu Timur, Luwu Utara, Toraja Utara, dan Tana Toraja.
Sebelumnya, Ketua DPD II Golkar Soppeng, Andi Kaswadi Razak, juga mendapatkan diskresi dari Bahlil Lahadalia untuk kembali mengikuti Musda Golkar Soppeng.
Supriansa menyebut, pertimbangan pemberian diskresi kepada mantan Bupati Soppeng tersebut didasarkan pada prestasinya selama memimpin partai.
Golkar Soppeng diketahui berhasil meraih 11 kursi DPRD, menjadikannya salah satu daerah dengan perolehan kursi Golkar terbanyak di kawasan Indonesia Timur bersama Golkar Luwu Utara.
“Diskresi diberikan karena sudah melewati tiga periode itu maka tetap diberikan diskresi untuk ikut Musda. Kenapa diberikan diskresi karena prestasinya, dan harapannya bisa aklamasi,” kata Supriansa.
Rakyatsulsel
