Kejari Jeneponto Ungkap Korupsi SPAM, Kerugian Negara Rp1,27 Miliar Empat Tersangka Ditahan

JENEPONTO – pantau24jam.net. Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto resmi menetapkan dan menahan empat orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Earmark Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

Penetapan tersangka tersebut diumumkan langsung melalui siaran pers Kejari Jeneponto. Rabu, 18/11/2026.

Bacaan Lainnya

Dalam perkara ini, penyidik mengungkap dugaan penyimpangan anggaran pembangunan SPAM dengan total nilai mencapai Rp8.107.927.000 untuk 24 lokasi kegiatan.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, dugaan penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.279.108.185,52 atau sekitar Rp1,27 miliar.

Empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka masing-masing berinisial MJA, mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jeneponto yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA); S, mantan Kepala Bidang Cipta Karya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); serta MS dan NB yang merupakan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

Penetapan keempat tersangka dilakukan setelah tim penyidik mengantongi sejumlah alat bukti dari proses penyidikan yang telah berlangsung sejak Maret 2026.

Dalam proses tersebut, penyidik telah memeriksa sebanyak 186 orang saksi, empat orang ahli, serta mengumpulkan berbagai dokumen, barang bukti dan bukti elektronik. Penyidik juga melibatkan BPKP untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara.

Dari hasil penyidikan, Kejari Jeneponto menemukan sejumlah dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek SPAM tersebut.

Di antaranya, penetapan lokasi pembangunan yang tidak didasarkan pada perencanaan dan kebutuhan masyarakat secara memadai.

Selain itu, penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) diduga dilakukan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), bukan oleh Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) sebagaimana ketentuan yang seharusnya.

Penyidik juga menemukan dugaan penggelembungan harga pembelian pompa dan bak reservoir, kekurangan volume pekerjaan fisik, hingga dugaan pemotongan dana sekitar 20 persen dari setiap pencairan termin pekerjaan yang disebut mengalir kepada sejumlah pihak terkait.

Berdasarkan konstruksi perkara yang diungkap penyidik, para tersangka diduga memiliki peran masing-masing dalam penyimpangan perencanaan dan penetapan lokasi, pengaturan penyusunan RAB, pengarahan pembelian material, serta pemotongan dan penerimaan dana dari setiap pencairan pekerjaan.

Keempat tersangka langsung ditahan

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, keempatnya langsung dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung mulai 18 November hingga 7 Desember 2026 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Jeneponto.

Dalam perkara ini, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai dakwaan primair.

Sementara dakwaan subsidair menggunakan Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

 

Penyidikan Masih Dikembangkan

Kajari Jeneponto Akhmad Heru Prasetyo, SH, MH menegaskan bahwa proses penyidikan belum berhenti pada penetapan empat tersangka tersebut.

Tim penyidik masih terus mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara dugaan korupsi pembangunan SPAM tersebut.

Selain itu, penyidik juga melakukan penelusuran aset (asset tracing) guna mengoptimalkan upaya pemulihan kerugian keuangan negara.

Kajaru Akhmad Heru Prasetyo, mengatakan komitmen institusinya untuk menangani perkara tersebut secara profesional dan objektif dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.

Kejari Jeneponto juga mengajak masyarakat untuk mendukung upaya penegakan hukum serta ikut mengawasi pengelolaan keuangan negara agar setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kasus ini menjadi perhatian serius, mengingat pembangunan sarana penyediaan air minum seharusnya menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat.

Anggaran miliaran rupiah yang dialokasikan untuk menghadirkan akses air bersih di 24 lokasi diharapkan benar-benar dapat dinikmati warga, bukan justru disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

(*)

Pos terkait