MAKASSAR – pantau24jam.net. Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sulawesi Selatan mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan “permainan kotor” dalam proyek pembangunan sarana Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dibiayai pemerintah pusat di sejumlah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
Aksi unjuk rasa digelar di pelataran gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumiharjo Kota Makassar. Jum’at, 15/8/2025.
Massa menutup satu lajur jalan, membentangkan spanduk tuntutan, dan membakar ban bekas, menyebabkan kemacetan lalu lintas di kawasan tersebut selama sekitar satu jam.
Ketegangan sempat terjadi saat massa mencoba menerobos masuk ke halaman kantor DPRD Sulsel yang dijaga ketat oleh aparat dari Polrestabes Makassar dan Satpol PP. Beberapa demonstran terlihat melompati dan menendang pagar besi gedung dewan.
Jenderal Advokasi Badko HMI Sulsel, Rafli Tanda, dalam orasinya menyebut bahwa penutupan 40 dapur MBG dilakukan tanpa prosedur yang transparan.
Ia menduga ada persaingan tidak sehat di balik penghentian kemitraan oleh BGN.
“Penghentian ini hanya disampaikan lewat email, tanpa survei atau pengecekan langsung di lapangan. Alasannya hanya karena kuota sudah penuh. Ini sangat merugikan dan mencederai semangat program MBG yang digagas Presiden Prabowo,” tegas Rafli.
Salah satu mitra dapur dari Kabupaten Bone, Anda, mengungkapkan bahwa mereka telah mengeluarkan biaya hingga Rp 1 miliar per dapur untuk mendukung pelaksanaan program MBG, termasuk pembangunan fasilitas di sekolah-sekolah.
“Total hari ini ada 40 dapur MBG di 9 kabupaten yang dihentikan secara sepihak. Padahal semua sudah kami siapkan, dari sarana, prasarana, sampai tenaga kerja,” jelasnya.
Setelah satu jam berunjuk rasa, massa akhirnya ditemui oleh Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi bersama sejumlah anggota dewan. Rachmatika menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi tersebut ke tingkat pusat.
“Kami akan meneruskan aspirasi ini ke Badan Gizi Nasional di Jakarta. Namun untuk saat ini, kami hanya bisa mengundang OPD Pemprov Sulsel yang terkait program MBG dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para mitra dapur dan yayasan pemilik dapur MBG,” jelas politisi Partai Nasdem itu.
RDP direncanakan akan digelar dalam waktu dekat, guna mencari titik terang dan solusi atas persoalan ini.
Dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sulsel, Koordinator Lapangan, Muh Rafli Tanda, mengungkap adanya dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran administrasi, hingga praktik persaingan usaha tidak sehat yang merugikan vendor hingga ±Rp40 miliar.
“Pembangunan dimulai sejak April 2025 tanpa persaingan sehat antarvendor. Sekitar 40 dapur MBG sudah 80 persen rampung, lengkap dengan peralatan dan ID resmi. Tapi tiba-tiba vendor ditolak sepihak lewat email, tanpa verifikasi lapangan maupun surat resmi,” tegas Rafli.
Ia menuding ada pihak yang sengaja mengganti vendor demi kepentingan tertentu, bahkan mengarah pada indikasi gratifikasi.
Badko HMI Sulsel menuntut agar hasil kerja vendor yang sah diakui, dibayar, dan dimanfaatkan sesuai tujuan awal program.
Mereka juga mendesak Polda Sulsel segera menyelidiki kasus ini, memanggil pihak internal MBG, lembaga penyedia, serta semua pihak terkait. DPRD Sulsel diminta menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab.
Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, menyatakan akan menindaklanjuti aduan tersebut.
“Kami akan mengundang seluruh pemilik 40 dapur MBG, yayasan terkait, dan OPD berwenang. Aspirasi ini kami terima dan akan ditindaklanjuti,” ujarnya di hadapan massa aksi.
Salah satu mitra dapur dari Kabupaten Bone, Anda, mengungkapkan bahwa mereka telah mengeluarkan biaya hingga Rp 1 miliar per dapur untuk mendukung pelaksanaan program MBG, termasuk pembangunan fasilitas di sekolah-sekolah.
“Kami akan meneruskan aspirasi ini ke Badan Gizi Nasional di Jakarta. Namun untuk saat ini, kami hanya bisa mengundang OPD Pemprov Sulsel yang terkait program MBG dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para mitra dapur dan yayasan pemilik dapur MBG,” ungkap politisi Partai Nasdem itu.
RDP direncanakan akan digelar dalam waktu dekat, guna mencari titik terang dan solusi atas persoalan ini.
Andiz
