PAREPARE – pantau24jam.net. Turnamen domino Wali Kota Cup Parepare kacau para peserta ramai bersorak curang di Lapangan Andi Makkasau, Parepare, berubah kacau balau, Ahad (7/9/2025).
Sejumlah peserta dari Kalimantan Utara (Kaltara) meluapkan kemarahan karena merasa diperlakukan tidak adil oleh panitia pelaksana.
Ketua Pordi Nunukan, Usman, mengaku kecewa berat. Menurutnya, panitia terkesan tidak siap menggelar kompetisi berskala besar.
“Kami datang dengan 16 pasangan pemain, tapi hasilnya jauh dari harapan. Bahkan ada pemain kami yang hilang dari bagan sebelum sempat bertanding,” tegasnya.
Bukan hanya soal administrasi, peserta juga menuding panitia tidak profesional hingga muncul dugaan permainan curang.
“Kami merasa dirugikan. Panitia tidak transparan, dan indikasi kecurangan jelas terlihat,” sambung Usman.
Kemarahan itu kemudian berujung pada sikap tegas Ketua PDKU Pordi Kaltara, Muhammad Darwis, yang memilih menarik seluruh pemainnya dari ajang tersebut.
“Kami tidak mau melanjutkan pertandingan di Parepare. Lebih baik fokus pada turnamen yang akan kami gelar di Kaltara akhir Oktober nanti,” jelasnya.
Darwis bahkan menantang balik panitia dengan mengundang mereka hadir di Kaltara.
“Kami akan tunjukkan bagaimana sebuah kompetisi domino yang benar-benar fair bisa dijalankan,” katanya.
Alih-alih bertanding di lapangan resmi, para pemain Kaltara akhirnya menutup kekecewaannya dengan menggelar pertandingan persahabatan di sebuah warkop di Kota Parepare.
Dibekukan
Pengurus Provinsi Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PORDI) Sulawesi Selatan resmi mencabut Surat Rekomendasi No. Rekom.-165/Pengprov-Sulsel/VIII/2025 terkait penyelenggaraan Open Turnamen Domino Walikota Cup Parepare 2025.
Keputusan ini diambil setelah ditemukan sejumlah pelanggaran prosedural dan indikasi ketidaksesuaian dengan ketentuan nasional yang menegaskan turnamen domino harus bebas dari unsur perjudian.
Temuan utama yang menjadi dasar pencabutan rekomendasi meliputi:
– Ketidakjelasan hadiah utama dan aliran dana pada rekening panitia.
– Penggunaan dana pendaftaran atlet yang tidak transparan, termasuk alokasi 45% untuk operasional, 40% untuk pengembangan organisasi, dan 15% untuk pembinaan atlet.
– Tidak adanya Term of Reference (TOR) dan rencana anggaran yang terbuka.
– Peserta luar daerah tidak memiliki rekomendasi dari pengurus daerah asal.
– Tidak adanya pendampingan dari Pengprov PORDI Sulsel dan PORDI Kota Parepare sebagaimana diwajibkan.
Surat Edaran PB. PORDI No. Edr/001/PB.PORDI/III/2024 menjadi acuan utama dalam penarikan rekomendasi ini, yang menegaskan bahwa seluruh turnamen domino di Indonesia wajib bebas dari praktik perjudian dan harus dijalankan dengan akuntabilitas penuh.
Logo PORDI Diminta Dihapus dari Materi Turnamen
Sebagai konsekuensi dari pencabutan rekomendasi, PORDI Sulsel menegaskan bahwa kegiatan Open Turnamen Domino Walikota Cup Parepare tidak lagi memiliki hubungan kelembagaan dengan PORDI.
Panitia diminta segera menghapus logo PORDI dari seluruh media promosi dan atribut turnamen.
PORDI Sulsel Bekukan Kepengurusan Kota Parepare, Tunjuk Carateker Baru
Dalam langkah lanjutan, PORDI Sulsel juga mengeluarkan keputusan tegas: membekukan dan memberhentikan seluruh jajaran Pengurus Kota PORDI Parepare.
Keputusan ini diambil berdasarkan serangkaian undangan evaluasi kinerja yang tidak dihadiri, serta tertutupnya informasi terkait kegiatan turnamen yang diduga mengandung unsur perjudian.
Keputusan tersebut menetapkan:
– Pemberhentian resmi Pengurus Kota Parepare.
– Pengangkatan H. M. Lutfi Hanafi sebagai Carateker Ketua Pengkot PORDI Parepare.
– Tenggat waktu dua bulan untuk membentuk kepengurusan baru.
– Pencabutan SK sebelumnya: SKEP-051/PENGPROV-PORDI/SULSEL/I/2022.
Keputusan ini berlaku sejak 1 September 2025 dan akan berakhir pada 2 November 2025. Ketua Pengprov PORDI Sulsel, Andi Baso Mappasulle, bersama Sekretaris Andi Mualim, menandatangani surat keputusan tersebut sebagai bentuk komitmen terhadap integritas organisasi.
Langkah ini menunjukkan komitmen PORDI Sulsel dalam menjaga sportivitas, transparansi, dan menjauhkan olahraga domino dari praktik yang merusak citra dan kepercayaan publik.
Karpas
