by M Rizal Fadillah
Dalam rapat yang dihadiri beberapa tokoh dan aktivis di Jakarta 2 September 2025 telah menyepakati pembentukan Presidium untuk mengkoordinasikan gerakan konstitusional mendorong pertanggungjawaban hukum Joko Widodo atas penunaian amanat selama menjabat sebagai Presiden RI selama 10 tahun.
Gerakan konstitusional juga terkait dengan upaya agar lembaga politik yang memiliki kompetensi untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat melaksanakan proses pemakzulan tersebut. DPR, MK, dan MPR diharapkan mampu menangkap serta menindaklanjuti aspirasi rakyat yang memiliki alasan politik dan hukum sangat kuat untuk itu.
Presidium ditetapkan 7 (tujuh) orang yang akan bekerja secara kolektif kolegial. Ketujuhnya adalah Dr. Refly Harun, Mayjen TNI (Purn) Soenarko, Komjen Pol (Purn) Oegroseno, Faisal Assegaf, H. Edy Mulyadi, M. Rizal Fadillah, SH, dan KH Syukri Fadholi, SH.
Personal Presidium secara bergilir memimpin dan mengkoordinasikan gerakan. Untuk tahap pertama Ketua Presidium adalah Dr. H. Refly Harun, S.H, M.H, LL.M.
Misi utama Sekber adalah adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Misi ini didasarkan fakta empiris bahwa Jokowi mencoba telah membangun politik dinasti. Selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden ia dinilai bukan saja tidak berprestasi tetapi banyak dugaan melakukan perbuatan kejahatan seperti nepotisme, korupsi, melanggar HAM, pengkhianatan negara, penggunaan dokumen palsu, kebohongan publik, dan lainnya.
Demikian juga dengan Gibran sang putera mahkota, di samping publik berpandangan bahwa ia tidak berkemampuan juga produk dari perselingkuhan hakim Mahkamah Konstitusi, melanggar hak-hak asasi, menginjak demokrasi, serta memiliki kecacatan moral dan religi. Kualifikasi berbasis UUD 1945 adalah tidak memenuhi syarat. Layak untuk dimakzulkan.
Tangkap dan adili Jokowi serta makzulkan Gibran Rakabuming Raka menjadi prioritas dan untuk ini suara rakyat bergaung sangat keras. Alif ba ta pembenahan negara dan bangsa mulai dari langkah ini. Presiden Prabowo, Parlemen, dan aparat penegak hukum harus segera bertindak nyata. Jangan membuat rakyat kecewa.
Sekber Adili Jokowi dan makzulkan Gibran akan bekerja keras bersama seluruh elemen perjuangan penegakan kebenaran, kejujuran, dan keadilan untuk merealisasikan misi yang telah disepakati dengan bersandar pada platform perjuangan konstitusional, anti anarki, dan selalu bersinergi dengan aspirasi atau gerakan pemulihan kedaulatan rakyat.
Presidium Sekber adalah kepemimpinan kolektif kolegial yang hanya untuk mengkonsolidasi, memotivasi, mengkoordinasi, serta membuat kisi-kisi rekonstruksi dari kehidupan berbangsa dan bernegara.
Rekonstruksi dimulai dari adili Jokowi dan makzulkan Gibran putera Jokowi.
*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Bandung, 3 September 2025
