MAKASSAR – pantau24jam.net. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto mendapat kritik tajam usai memutuskan mengusung figur non kader di Pilkada Sulsel 2024.
Seperti diketahui, Golkar baru saja memutuskan bergabung ke gerbong paslon Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi. Dimana, keduanya bukan merupakan kader Beringin.
Politisi senior Golkar Sulsel, Arfandy Idris menilai, mekanisme di DPP Golkar tidak berjalan, sehingga semua kader mempertanyakan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Airlangga.
“Kan semua yang diberi surat tugas harusnya kan lingkungan penetapannya harus dari situ saja. Masa orang lain yang bekerja, orang lain yang dapatki nikmatnya,” ujar Arfandy kepada awak media. Jumat, 9/8/2024.
“Kami sebagai pengurus dan kader merasa ada pelanggaran aturan organisasi yang dilakukan pimpinan partai DPP. (Airlangga Hartarto) sudah tidak taat aturan organisasi,” sambung Arfandi.
Menurutnya, DPP selama ini tidak tahu semua wilayah, siapa kader terbaik atau bagaimana strategis di setiap wilayah tersebut. Ia menyesalkan di Pilkada kali ini partainya tidak mendorong kader sendiri untuk bertarung.
“Yang lalu itu kan semua keputusan berdasar pada pimpinan DPP, tetapi dalam pengesahan sebagai calon, itu disesuaikan tingkatannya. Jadi seumpama dia calon Bupati ya DPD II, calon Gubernur ya DPD I. Ini kan tidak, semua DPP. B1kwk nya DPP yang tandatangan, dulu itu sesuai tingkatan,” jelas Anggota Fraksi Golkar DPRD Sulsel itu.
Partai Golkar mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk bakal calon gubernur (bacagub) dan bakal calon wakil gubernur (bacawagub) di 10 daerah. Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi (ASS-Fatma) diusung untuk Pilgub Sulawesi Selatan (Sulsel).
Pengumuman itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (8/8/2024).
Di samping itu, ada 278 SK yang diterbitkan kepada calon kepala daerah di tingkat kabupaten/kota. Dikhawatirkan, imbas keputusan tersebut, kader Golkar tidak solid di Sulawesi Selatan.
(*)
