JAKARTA – pantau24jam.net. Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menduga Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid telah bepergian ke Malaysia pada Kamis 15 Oktober 2026.
Dugaan ini mencuat setelah Nusron kembali tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam keterangan tertulis dari Solo, Jumat 16 Oktober 2026, pegiat antikorupsi ini mengungkapkan bahwa Nusron terakhir kali terlihat memimpin rapat internal Kementerian ATR/BPN pada Selasa, (13/10/2026).
Dalam rapat tersebut, Nusron disebut memberikan instruksi dan pembagian tugas kepada pejabat eselon I dan eselon II.
Boyamin mengklaim, saat menutup rapat, Nusron menyampaikan bahwa dirinya akan fokus memenuhi panggilan KPK. Kamis, 15/10/2026.
Namun, Boyamin menduga Nusron justru bepergian ke luar negeri pada Kamis pagi. Ia menyebut Malaysia sebagai negara tujuan yang diduga dikunjungi Nusron bersama rombongan kecil dan terbatas, tanpa melibatkan pejabat Kementerian ATR/BPN.
“Untuk seorang menteri jika bepergian ke luar negeri semestinya mendapat izin dari Presiden, namun saya belum mengetahui ada tidaknya izin tersebut,” ujar Boyamin dalam keterangannya. Jumat, 16/10/2026.
Boyamin juga menyoroti kemungkinan kehadiran Nusron dalam rapat kabinet yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 16 Oktober 2026 malam yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
Menurut dia, kehadiran Nusron dalam agenda tersebut dapat menjadi salah satu hal yang ditunggu untuk memperjelas keberadaan sang menteri.
Hingga berita ini diturunkan, dugaan perjalanan Nusron ke Malaysia maupun status izin perjalanan tersebut belum dapat dipastikan berdasarkan informasi yang tersedia. Belum ada pula keterangan resmi dari Nusron Wahid atau Kementerian ATR/BPN mengenai dugaan tersebut.
Sebagai catatan, panggilan pertama KPK untuk Nusron dilakukan pada Rabu 7 Oktober 2026. Namun saat itu, Nusron tidak hadir dengan alasan memiliki agenda internal di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Lalu panggilan kedua dilakukan pada Kamis 15 Oktober 2026, namun lagi-lagi Nusron tak muncul dan tanpa konfirmasi.
Kabar terakhir, KPK berencana akan menjemput paksa jika politisi Golkar tersebut jika tak menunjukkan itikad baik dengan memenuhi panggilan KPK.
(*)
